BANDUNG BARAT – Pemkab Bandung Barat tengah menyiapkan solusi terkait nasib 50 mahasiswa yang saat ini tengah terkatung-katung.
Pasalnya, seluruh mahasiswa yang disebut-sebut peraih beasiswa kuliah di UIN Sunan Gunung Djati Bandung tersebut tidak tercatat pada DPA di APBD KBB.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan menjelaskan, sejak polemik tersebut mencuat beberapa bulan lalu pihaknya langsung melakukan rapat koordinasi.
“Yang perlu saya sampaikan terkait bea siswa ini adalah yang pertama tidak ada pada DPA dan yang selanjutnya juga tidak ada kerjasama antara Pemda Bandung Barat dan lembaga pendidikan penerima hibah,” katanya.
Ia menambahkan, pihaknya tidak ingin di kemudian hari ada hal-hal yang tidak diharapkan terjadi lantaran distribusi bea siswa ini tidak menempuh prosedur yang jelas.
“Jangan sampai nantinya terjadi mahasiswa penerima hibah ini harus mengembalikan uang negara lantaran tidak memenuhi prosedur seperti yang terjadi kepada ratusan mahasiswa di Aceh,” katanya.
Hengky menyebut, peraih beasiswa tersebut harus jelas kriterianya sebagai mahasiswa berprestasi atau tidak mampu. Tentunya harus memenuhi persyaratan dan ketentuan perundangan-undangan.
“Karena uang negara yang digunakan jadi harus dapat dipertanggungjawabkan. Artinya prosedur yang tepat harus ditempuh terlebih dahulu,” katanya.
Ia menegaskan, pihaknya tengah menyiapkan solusi agar para mahasiswa tersebut dapat melanjutkan studinya dengan skema bantuan yang lain.
“Misalnya melalui Baznas mahasiswa tersebut harus memiliki terlebih dahulu SKTM agar masuk ke delapan asnap. Yang pasti kita akan cek dulu kriteria mendapatkan beasiswa tersebut apa,” pungkasnya.
Diskusi tentang ini post