BANDUNG – Jelang penerapan New Normal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat siapkan skenario penyesuaian Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di awal Juni 2020 mendatang.
Hal tersebut menyusul akan diterapkannya pelonggaran PSBB yang akan diberlakukan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
Juru bicara Satgas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Jabar, Berli Hamdani Gelung Sakti, menjelaskan, penyesuaian tersebut dikenal dengan adanya kebijakan pelonggaran atau disebut dengan PSBB proporsional.
“Penyesuaian PSBB bisa disebut Tatanan Normal Baru. Tergantung pada pemahaman seperti apa,” ujar Berli, Selasa (26/5/20).
Ia menjelaskan, penyesuaian PSBB di era Tatanan Normal Baru mencakup penerapan protokol kesehatan secara ketat dan terukur di bidang transportasi publik, industri dan perkantoran/pabrik, sekolah dan lembaga pendidikan serta pusat pelatihan.
“Selain itu, mendesain ulang gedung-gedung industri dan perkantoran agar leluasa menerapkan jaga jarak, mendesain ulang sistem layanan publik yang minim kontak fisik (daring/online),”katanya.
Berli menyebut, pada penyesuaian PSBB di era Tatanan Normal Baru, ujar Berli, juga akan berlaku penyediaan ruang khusus orang dengan gejala (ODG) oleh perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
“Itu sudah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Situasi Pandemi,”jelasnya.
Area tersebut, kata Berli, ,harus terkoneksi secara sistem dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Nantinya aktivitas pemantauan terhadap semua civitas/pelaku perjalanan, industri/pabrik, perkantoran, sekolah, lembaga diklat akan berjalan dengan baik.
“Dengan demikian diharapkan deteksi dini penemuan potensi penularan bisa dilakukan lebih awal dan lebih paripurna,” kata Berli.
Berli mengatakan, pengesuaian PSBB akan diupayakan secepat mungkin namun ditarget awal Juni 2020 sudah rampung.
“Semoga sudah bisa berjalan di awal Juni. Karena semakin cepat pelaksanaan diharapkan dapat meminimalisasi permasalahan yangg timbul,” jelasnya.
Diskusi tentang ini post