BANDUNG BARAT – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggandeng Kejari Bale Bandung, untuk melakukan pendampingan hukum terhadap 8 proyek pengadaan barang dan jasa tahun 2021 di lingkungan dinas itu.
Kesepakatan kerja sama tersebut dituangkan dalam memorandum of Understanding (MoU) di Kantor Kejari Kabupaten Bandung di Bale Endah, Selasa (14/9/2021). Penandatanganan MoU dilakukan dari Dinkes KBB Eisenhower Sitanggang dan Kepala Kejari Kabupaten Bandung, Sunarko.
Kepala Kejari Kabupaten Bandung, Sunarko melalui Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) Noordien Kusumanegara mengatakan,
pendampingan hukum yang dilakukan Kejari di Dinkes Bandung Barat menyangkut pemberian masukan, arahan atau nasihat untuk pelaksanaan 8 proyek itu.
“Kita diminta memberikan pendampingan hukum, dengan memberikan masukan, arahan, nasihat agar sepanjang pelaksanaan proyek itu tidak salah langkah atau berbenturan dengan hukum. Bukan sebagai bemper,” ujarnya, saat dihubungi.
Ia juga menjelaskan, apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan, pihaknya tidak segan-segan untuk memutus kerja sama tersebut. Karena pada dasarnya pendampingan yang dilakukan Kejari bertujuan, agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut tetap on the track.
Pendampingan hukum dalam pengadaan barang dan jasa oleh Kejari, bukan hanya untuk Dinkes Bandung Barat saja. Kejari Bidang Datun, selaku Pengacara Negara bisa memberikan bantuan pendampingan hukum kepada stackeholder lainnya untuk pengadaan barang dan jasa tersebut.
Artinya selain Dinkes, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya juga bisa melakukan kerja sama serupa dengan pihaknya.
Ia menegaskan, dengan adanya pendampingan hukum dari Kejari, stackeholder harus lebih waspada dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tersebut.
“Misalnya diam-diam di belakang kita menyalahi aturan maka kita bisa hentikan atau lakukan pemutusan kerja sama itu,” tegasnya.
Sementara, dr. Eisenhower Sitanggang menyebutkan, 8 pengadaan barang dan jasa tersebut meliputi 1. Pembangunan Ruang Operasi RSUD Cililin, 2. Pembangunan Ruang Radiologi RSUD Cililin, 3. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus, 4. Pengadaan Sanitarian Kit, 5. Belanja Caravan Mobile Unit Lab Covid, 6. Pembanguanan PKM Sindangkerta,
7. Pembangunan PKM Gununghalu,
8. Sistem Informasi Pelayanan Kegawat Daruratan Covid (DID).
Diskusi tentang ini post