Cihampelas – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Aep Nurdin mengaku banyak menerima keluhan masyarakat terkait maraknya pinjaman uang berkedok koperasi saat melakukan reses di beberapa wilayah di Kabupaten Bandung Barat .
Aep menjelaskan, disetiap kunjungan resesnya dibeberapa tempat yakni Kecamatan Lembang, Cipatat, Ngamprah, Cihampelas, Rongga, dan Sindangkerta, tidak sedikit masyarakat yang berkeluh kesah terkait hal itu.
“Ternyata roda perekonomian masyarakat digerakan oleh riba, kalau istilah masyarakatnya bank emok,” katanya di Kecamatan Cihampelas, Rabu (11/12/2019).
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat, kata Aep, Pemkab Bandung Barat belum melakukan upaya apapun terkait keberadaan bank keliling yang menjebak masyarakat pada hutang dengan bunga yang cukup tinggi tersebut.
“Yang pasti harus ada langkah dari Pemda dalam mengatasi permasalahan ekonomi masyarakat ini,” katanya.
Lebih jauh dari itu, seyogyanya Pemkab Bandung Barat maupun pihak Perbankan yang menjalin kerjasama dengan pemerintah harus memberikan solusi terbaik bagi masyarakat.
“Untuk keluar dari masalah ini (hutang) pemerintah daerah harus hadir berperan aktif, karena tidak sedikit masyarakat kehilangan harta benda bahkan rumah,” katanya.
Selain keluhan terkait permasalahan ekonomi (hutang), berbagai asprasi pun muncul dari masyarakat, diantaranya pembangunan insfrastuktur, fasilitas pendidikan, kesejahteraan guru honor hingga isu lingkungan hidup.
“Hasil reses dari tanggal 2-11 desember ini akan dilaporkan dan diparipurnakan, selanjutnya akan ditindak lanjuti,”pungkasnya.
Diskusi tentang ini post