Lebih dari 1.177 jiwa melayang. 298 orang hilang. 52 kabupaten/kota lumpuh. Ratusan ribu warga mengungsi. Itulah potret kelam bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 25 November 2025. Di tengah duka yang mendalam, ada satu pertanyaan yang jarang kita ajukan: bagaimana sebenarnya media massa membentuk cara kita memahami dan merespons bencana?
Sebuah penelitian terbaru menganalisis 755 artikel berita dari dua media nasional yang terbit selama enam minggu pascabencana (26 November 2025 hingga 8 Januari 2026). Hasilnya mengejutkan: bahasa yang digunakan media tidak sekadar melaporkan fakta, tetapi secara aktif membentuk persepsi risiko dan perilaku masyarakat dalam menghadapi bencana.
Penelitian ini menggunakan teori tindak tutur John Searle untuk membedah setiap kalimat dalam pemberitaan bencana Sumatera. Tindak tutur adalah tindakan yang dilakukan melalui bahasa, bukan hanya apa yang dikatakan, tetapi apa yang dilakukan dengan kata-kata tersebut. Hasilnya, ditemukan lima jenis tindak tutur yang dominan dalam pemberitaan bencana.
Pertama, tindak tutur asertif, yang paling sering muncul. Ini adalah kalimat-kalimat yang menyatakan fakta dan data. Contohnya: “Hingga 8 Desember 2025, BNPB mencatat 974 orang meninggal dan 298 hilang.” Atau: “BNPB melaporkan 598 kepala keluarga atau 3.362 orang terdampak banjir di Kota Solok.” Tindak tutur asertif ini membangun kredibilitas media dan memberikan landasan faktual bagi pembaca.
Kedua, tindak tutur direktif, yang mengarahkan tindakan pembaca. Misalnya: “2.851 warga terpaksa harus mengungsi.” Atau: “Caritas Indonesia mengeluarkan peringatan dini perihal meningkatnya risiko perdagangan orang.” Kalimat-kalimat ini tidak hanya memberi tahu, tetapi juga mendorong pembaca untuk bertindak atau bersikap waspada.
Ketiga, tindak tutur ekspresif, yang mengungkapkan empati dan keprihatinan. Contohnya: “Banjir besar ini telah menelan korban jiwa, memicu penyakit kulit, memadamkan arus listrik di berbagai wilayah.” Atau: “Risma meyakini para korban mengalami trauma akibat bencana.” Bahasa empatik ini membangun solidaritas sosial dan mengajak pembaca merasakan penderitaan korban.
Keempat, tindak tutur komisif, yang menyatakan komitmen pemerintah atau lembaga. Misalnya: “BNPB mulai menyiapkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak.” Atau: “Para korban saat ini tengah menjalani penanganan medis oleh tim kesehatan.” Kalimat-kalimat ini membangun harapan dan kepercayaan publik terhadap respons pemerintah.
Kelima, tindak tutur deklaratif, yang menetapkan status resmi. Contohnya: “BNPB merilis laporan terkait penanganan bencana.” Atau: “Bobby Nasution menetapkan status darurat bencana di Sumatera Utara.” Tindak tutur ini memberikan legitimasi formal terhadap situasi krisis.
Lebih menarik lagi, penelitian ini menemukan bahwa kelima jenis tindak tutur tersebut membentuk tiga pola framing atau pembingkaian berita yang berbeda, masing-masing dengan dampak psikologis yang unik terhadap pembaca.
Framing Peringatan menggunakan bahasa urgensi dengan kata-kata seperti “waspada”, “siaga”, dan “bahaya”. Pola ini membangun persepsi bahwa bencana adalah ancaman segera yang memerlukan kewaspadaan tinggi. Contohnya: “37 Desa di Aceh Tengah Masih Terisolasi Sebulan Pascabencana.” Framing ini efektif memicu kesiapan darurat, tetapi jika terlalu sering digunakan tanpa kejadian nyata, bisa menyebabkan risk fatigue—kelelahan terhadap peringatan.
Framing Imbauan menggunakan bahasa persuasif yang lebih halus, seperti “diminta mengungsi” atau “harap tidak mendekati lokasi”. Pola ini membingkai bencana sebagai situasi sosial yang membutuhkan kepatuhan kolektif. Contohnya: “Calon Jemaah Haji Korban Bencana Dapat Relaksasi Pelunasan.” Framing ini menggeser makna bencana dari ancaman individual menjadi tanggung jawab bersama. Efektivitasnya bergantung pada kredibilitas sumber dan kepercayaan masyarakat.
Framing Mitigasi menggunakan bahasa komitmen dan solusi jangka panjang, seperti “pemerintah akan membangun tanggul” atau “program relokasi sedang dilakukan”. Contohnya: “Pemerintah Bangun 2.603 Rumah buat Korban Banjir Sumatera.” Pola ini membingkai bencana sebagai fenomena yang dapat dikelola melalui kebijakan dan teknologi. Framing ini menurunkan persepsi risiko karena menawarkan solusi struktural, tetapi jika terlalu dominan, bisa menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman langsung.
Ketiga pola framing ini membentuk spektrum persepsi risiko yang saling melengkapi. Framing peringatan membangun persepsi risiko tinggi dan mendorong kewaspadaan. Framing imbauan membangun persepsi risiko terkendali dan mendorong kepatuhan. Framing mitigasi membangun persepsi risiko rendah dan menawarkan solusi jangka panjang.
Keseimbangan ketiga framing ini sangat penting. Jika media hanya fokus pada peringatan, masyarakat akan terus-menerus dalam kondisi panik tanpa tahu harus berbuat apa. Jika hanya fokus pada imbauan, masyarakat mungkin patuh tetapi tidak memahami urgensi situasi. Jika hanya fokus pada mitigasi, masyarakat bisa kehilangan kewaspadaan terhadap ancaman yang masih ada.
Data dari 755 artikel menunjukkan bahwa Tempo dan Kompas cenderung menggunakan kombinasi ketiga framing ini, meskipun dengan proporsi yang berbeda. Tindak tutur asertif mendominasi karena media harus membangun kredibilitas melalui fakta. Namun, tindak tutur direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif juga hadir untuk melengkapi narasi bencana yang komprehensif.
Temuan ini memiliki implikasi penting bagi literasi bencana di Indonesia. Pertama, masyarakat perlu memahami bahwa bahasa media bukan sekadar cermin realitas, tetapi juga pembentuk persepsi. Ketika membaca berita bencana, kita perlu menyadari pola framing yang digunakan dan bagaimana hal itu memengaruhi cara kita memahami risiko.
Kedua, jurnalis dan editor media perlu lebih sadar akan kekuatan bahasa yang mereka gunakan. Pemilihan kata, struktur kalimat, dan pola framing bukan sekadar keputusan editorial, tetapi juga intervensi sosial yang membentuk perilaku kolektif masyarakat dalam menghadapi bencana.
Ketiga, pemerintah dan lembaga tanggap bencana perlu berkolaborasi dengan media untuk memastikan bahwa komunikasi krisis tidak hanya akurat secara faktual, tetapi juga efektif secara psikologis. Keseimbangan antara peringatan, imbauan, dan mitigasi harus dijaga agar masyarakat memiliki persepsi risiko yang realistis: waspada terhadap ancaman, patuh pada arahan, dan percaya pada solusi jangka panjang.
Bencana Sumatera 2025 adalah tragedi kemanusiaan yang mendalam. Namun, di balik duka dan kehilangan, ada pelajaran berharga tentang bagaimana bahasa membentuk cara kita memahami dan merespons krisis. Media massa, dengan jangkauan dan pengaruhnya yang luas, memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk persepsi risiko masyarakat.
Penelitian ini menunjukkan bahwa media tidak hanya melaporkan bencana, tetapi juga membingkai makna bencana melalui pilihan bahasa yang digunakan. Dengan memahami pola tindak tutur dan framing media, kita dapat menjadi pembaca yang lebih kritis dan masyarakat yang lebih siap menghadapi bencana di masa depan.
Mari kita jadikan temuan ini sebagai dasar untuk membangun literasi bencana dan komunikasi krisis yang lebih baik di Indonesia. Karena pada akhirnya, bahasa yang tepat dapat menyelamatkan nyawa.
PENULIS:
Rosaria Mita Amalia, dosen Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran. Peneliti bahasa dan media dengan fokus pada pragmatik, analisis wacana, dan komunikasi.
Imma Fitria Maharani, Evi Azizah Vebryanti dan Gartika Rahmasari, mahasiswi doktoral, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran.
Diskusi tentang ini post